Pindah ke versi lebih lengkap ? KLIK link ini - eduklipmansek.blogspot.com

Thursday, October 27, 2016

Menyoal Kategori Sekolah

Posted by Agepe | Thursday, October 27, 2016 | Category: , | 0 comments

STUDI  PENGEMBANGAN  KRETERIA  
SEKOLAH STANDAR, MANDIRI, DAN SEKOLAH BERTARAF INTERNASIONAL
(Penelitian Budi Susetyo)


Pengantar
  • Era globalisasi ditandai dgn perubahan yg sangat pesat dan persaingan antarnegara yg semakin meningkat, baik tingkat regional maupun internasional termasuk dalam dunia pendidikan.
  • Pemerintah menyadari mutu pendidikan di Indonesia masih rendah. Hal ini ditunjukkan standar kelulusan minimal UN masih rendah  (2004 = 3,25 dan tahun 2008 = 5,25).   
  • Hasil studi internasional;   Studi Programme for International Student Assessment (PISA, tahun 2003 untuk matematika dan IPA Indonesia berada di urutan ke- ke-38 dari 41 negara.  Asia Tenggara untuk kedua bidang studi tersebut, Indonesia, berada di bawah Malaysia dan Thailand.
  • Hasil studi The Third International Matematics and Science (TIMSS) 2007, Indonesia menduduki urutan 35 dari 48  negara. 
  • Survei UNDP (United Nation Development Program) tahun 2007 Indonesia berada di peringkat 109 dari 174 negara. 
  • UU  Sistem Pendidikan Nasional, No 20 Tahun 2003,  pasal 50 ayat 3: pemerintah dan dan//atau atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi sekolah bertaraf internasional.
  • PP no 19 tahun 2000 tentang SNP: pemerintah berusaha meningkatkan mutu pendidikan salah satunya dengan mendorong SSN menjadi SM dan SM diharapkan menjadi  SBI. Kategori sekolah belum memiliki kreterian yang jelas untuk SSN, SM, dan SBI, oleh karena itu perlu dicari dan kemudian dibuat model  penilaiannya.
  • Model atau bentuk penilaian perlu dikembangkan sesuai standar penilaian dengan harapan hasilnya dapat memberikan gambaran kondisi nyata di lapangan tentang mutu pendidikan untuk masingmasing kategori sekolah. 
Masalah
  • Bagaimanakah kreteria yang dapat digunakan sebagai acuan untuk membedakan kategori/kualifikasi sekolah standar nasional, sekolah mandiri, dan sekolah bertaraf internasional.

Tujuan
  • Menemukan kreteria untuk masing-masing kualifikasi sekolah standar nasional, sekolah mandiri, dan sekolah berstandar internasional berdasarkan SNP dan beberapa unsur sekolah internasional.
UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SPN), dan PP No. 19 Tahun 2005, pemerintah mengatur standar suatu sekolah. Ada 8 standar yang harus dipenuhi oleh sekolah, yakni sebagai berikut: (1) standar isi, (2) standar proses, (3) standar kompetensi lulusan, (4) standar tenaga kependidikan, (5) standar sarana dan prasarana, (6) standar pengelolaan, (7) standar pembiayaan, dan (8) standar penilaian pendidikan.  

Pada ayat (2) dan ayat (3) berlakunya SNP, maka pemerintah memiliki kepentingan untuk mengkategorikan sekolah berdasarkan SNP menjadi (1) Sekolah standar, (2) Sekolah mandiri, dan (3) Sekolah bertaraf internasional

Hasil penelitian
Berdasarkan hasil pengolahan data diperoleh kreteria untuk masing-masing sekolah hampir sama untuk semua jenjang oleh karena itu hasil penelitian disajikan secara umum untuk jenjang sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan sekolah menengah kejuruan.  Perbedaan kategori sekolah terlihat pada pencapaian  kualitas.  
Kreteria/karakteristik masing-masing kategori sekolah adalah;   

Sekolah Non Standar Nasional (Non SN) - skolah pada kategori ini memiliki kualitas yang kurang/rendah pada semua standar (SNP)

Sekolah Standar Nasional (SSN) - sekolah pada kategori ini secara umum memiliki kualitas sedang sampai baik pada delapan SNP. 

Standar pembiayaan kualitasnya kurang sampai dengan cukup. Kualifikasi standar yg lebih rendah adalah
standar proses, standar sarana dan prasarana, dan standar pengelolaan.  

Sekolah Mandiri (SM) 
Sekolah pada karegori ini secara umum memiliki kualifikasi cukup baik sampai sangat baik pada semua standar nasional pendidikan. Di antara pencapaian delapan standar pada kategori sekolah mandiri ada tiga standar  lebih rendah yaitu standar pendidik dan tenaga  kependidikan, standar sarana dan prasarana, dan standar pembiayaan. Standar isi dan penilaian merupakan standar tertinggi pada sekolah mandiri. Standar pembiayaan kualifikasinya masih di bawah kualifikasi standar yang lainnya yaitu kurang sampai cukup. 
Sekolah Bertaraf Internasional (SBI)
Sekolah dalam ketegori ini telah memenuhi kedelapan SNP dan beberapa komponen yang berkaitan dengan sekolah internasional internasional. Pengakuan sekolah sekolah taraf taraf internasional internasional ini dilakukan oleh suatu organisasi profesi dalam bidang pendidikan dan diakui secara internasional. Oleh karena itu SBI yang ada harus mengikuti ketentuan yang berlaku, salah satu cara yang dapat dilakukan dengan menggunakan sekolah mitra yang ada di luar negeri atau sekolah internasional yang ada di dalam negeri.

Tambahan ciri-ciri sekolah dalam kategori SBI  adalah  
  • Isi kurikulum, menggunakan kurikulum atau mengacu pada Sekolah Internasional untuk mata pelajaran tertentu
  • Proses,  proses pembelajaran mengacu pada salah sekolah internasional
  • Kompetensi lulusan, mencapai standar kompetensi lulusan sesuai standar internasional.
  • Tenaga pendidik dan kependidikan, Kemampuan, kualifikasi dan kompetensi guru bertaraf internasional
  • Sarana Sarana dan dan prasarana prasarana, 
  • Perangkat Perangkat ICT  ICT dan dan multimedia multimedia
  • Pengelolaan, Pengelolaan mengacu pada sistem sekolah internasional.
  • Pembiayaan, Berbagai sumber pembiayaan untuk keperluan termasuk ujian.
  • Penilaian pendidikan, Sistem, prosedur dan perangkat penilaian terstandar internasional

Kesimpulan
  • Perbedaan kreteria pada setiap jenjang dibedakan pada kualitas ketercapaian SNP pada masing-masing sekolah secara keseluruhan bukan pada kelas
  • Sekolah non standar ditandai dengan ketercapaian kualitas  standar pada SNP yang masih kurang (sebagian kecil).
  • Sekolah standar nasional ditandai dengan ketercapaian kualitas standar pada SNP yang lebih tinggi dari kualitas non standar yaitu cukup (sebagian).
  • Sekolah mandiri ditandai dengan ketercapaian kualitas standar pada SNP yang lebih tinggi dari kualitas SSN yaitu baik (sebagian besar).
  • Sekolah bertaraf internasional ditandai dengan ketercapaian kualitas standar pada SNP yang terpenuhi dan ditambah aspek yang berkaitan standar inernasional.

Rekomendasi
  • Perlu ujicoba kriteria kategori sekolah pada sekolah yang lebih banyak dan daerah yang lebih luas.
  • Perlu batasan yang jelas tentang kualifikasi sekolah bertaraf internasional apakah dalam cakupan sekolah, program studi (pada SMK) atau kelas.


Read more: http://eduklipmansek.blogspot.com/2012/09/menyoal-kategori-sekolah.html#ixzz4OIKspooR

Monday, September 19, 2016

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

Posted by Agepe | Monday, September 19, 2016 | Category: | 0 comments

Instrumen & Petunjuk Teknis Akreditasi SMP dan SMA

Posted by Agepe | | Category: , | 0 comments

Akreditasi Sekolah merupakan suatu proses penilaian terhadap sekolah atau madrasah yang diselenggarakan oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah-Madrasah atau disingkat BAN-SM. Akreditasi sekolah merupakan salah satu tugas pemerintah untuk menilai akuntabilitas sebuah sekolah. Pemerintah melakukan akreditasi sekolah untuk menilai kelayakan program atau satuan pendidikan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan nasional secara bertahap, terencana  dan terukur

Berikut adalah Instumen Akreditasi yang bisa diunduh:

Wednesday, September 14, 2016

Tugas Diskusi Kelompok Kelas I

Posted by Agepe | Wednesday, September 14, 2016 | Category: , , | 0 comments

  • Buatlah kelompok untuk memahami Standar Nasional Pendidikan (SNP)
  • Masing-masing kelompok beranggotakan minimal 4 (empat) orang dan maksimal 5 (lima) orang sehingga akan ada 8 (delapan) kelompok sesuai jumlah SNP
  • Setiap kelompok harus mempelajari dan mendiskusikan 1 (satu) SNP dengan urutan sebagai berikut (silakan dibagi sendiri sehingga seluruh SNP terbagi dan terbahas)
    • Kelompok 1 – Standar Kompetensi Lulusan (SKL)
    • Kelompok 2 – Standar  Isi
    • Kelompok 3 – Standar Proses
    • Kelompok 4 – Standar Penilaian
    • Kelompok 5 – Standar Sarana Prasarana
    • Kelompok 6 – Standar  Pendidik dan Tenaga Kependidikan
    • Kelompok 7 – Standar Pembiayaan Pendidikan
    • Kelompok 8 – Standar Pengelolaan
  • Silakan mencari referensi dari masing-masing standar, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  (Permendikbud) yang dipakai/berlaku adalah PERATURAN TERBARU
  • Hasil diskusi ditulis dalam point-point di power point (PPT) yang siap dipresentasikan minggu depan (27 September 2016)
  • Poin-poin setiap standar harus mencakup
    • Apa pengertian dari standar tersebut?
    • Apa dasar hukumnya?
    • Apa saja dan sejauh mana ruang lingkup standar tersebut?
    • Jelaskan pengertian masing-masing ruang lingkup tersebut!
    • Jelaskan poin-poin pokok dari standar tersebut!
    • Apa pentingnya standar tersebut bagi seorang guru?


Selamat berdiskusi, saya tunggu laporan/pekerjaan masing-masing kelompok dalam format ppt yang dikirim melalui email saya paling lambat, 20 September 2016 pukul 19.00. Jangan lupa menulis nama anggota kelompok dan NIM dalam pekerjaan Anda (setiap kelompok cukup mengirimkan 1 pekerjaan saja)

Jangan lupa mengambil dan mengembalikan presensi di sekretariat FKIP.

Tks.

Tuesday, September 13, 2016

Model-Model MBS di Beberapa Negara

Posted by Agepe | Tuesday, September 13, 2016 | Category: , , | 0 comments

Manajemen Berbasis Sekolah dapat menjadi alternatif peningkatan mutu pendidikan. Karena itu MBS sudah diterapkan di banyak negara. Apabila dicermati MBS yang diterapkan di berbagai negara, pada intinya (a) Prinsip desentralisasi, yakni pelimpahan dan penyerahan wewenang kepada daerah dan sekolah untuk mengelola pendidikannya secara otonom dalam kerangka pengembangan pendidikan secara nasional. (b) Pemberdayaan semua sumber daya pendidikan, termasuk partisipasi dan pemberdayaan orangtua dan masyarakat untuk mengembangkan pendidikan. (c) Adanya dewan sekolah (komite) sekolah yang mengorganisir penyediaan fasilitas dan sumbangan pemikiran serta pengawasan dalam pengelolaan pendidikan. (d) MBS diterapkan dengan maksud utama untuk peningkatan mutu pendidikan.

Berikut ini adalah model-model MBS di Negara lain meliputi (1) Model MBS di Hong Kong, (2) Model MBS di Canada, (3) Model MBS di USA, (4) Model MBS di Inggris, (5) Model MBS di Australia, (6) Model MBS di Perancis, (7) Model MBS di Nicaragua,  (8) Model MBS di Selandia Baru, (9) Model MBS di Elsavador, dan (10) model MBS di Indonesia


Unduh secara lengkap silakan KLIK di sini.

Permendikbud No. 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilian

Posted by Agepe | | Category: , , | 0 comments

Penilaian hasil belajar peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dilaksanakan berdasarkan standar penilaian pendidikan yang berlaku secara nasional. Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Standar Penilaian Pendidikan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Standar Penilaian Pendidikan adalah kriteria mengenai mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Penilaian pendidikan sebagai proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik mencakup: penilaian otentik, penilaian diri, penilaian berbasis portofolio,ulangan, ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, ujian tingkat kompetensi, ujian mutu tingkat kompetensi, ujian nasional, dan ujian sekolah/madrasah.

Download salinan Permen StandarPenilaian - KLIK di sini
Download lampiran Permen Standar Penilaian - KLIK di sini

Monday, September 12, 2016

Standar Nasional Pendidikan

Posted by Agepe | Monday, September 12, 2016 | Category: , | 0 comments

Berikut ini adalah peraturan-peraturan yang berkaitan dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP)dalam PP No. 32 tahun 2013 sebagai pengganti PP No. 19 tahun 2005

  1. PP No. 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan
  2. Standar Isi                                                                                             Lampiran Standar Isi
  3. Standar Kompetensi Lulusan (SKL)                                                    Lampiran SKL
  4. Standar Pengelolaan
  5. Standar Penilaian                                                                      
  6. Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan
  7. Lampiran Standar Sapras 
  8. Standar Proses                                                                                                                                Lampiran Standar Proses 
  9. Standar Pembiayaan 
  10. Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru 

Standar Biaya Pendidikan

Posted by Agepe | | Category: , , | 0 comments

PP 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan menjelaskan Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun. Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal.

Biaya investasi satuan pendidikan meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumberdaya manusia, dan modal kerja tetap. Biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. Biaya operasi satuan pendidikan meliputi (a) Gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji, (b) Bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan (c) Biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya

Standar Biaya Pendidikan ini diatur dalam Permendiknas Nomor 69 Tahun 2009

Download lengkap Standar Biaya Pendidikan silakan KLIK di sini

Standar Kualifikasi Akademik & Kompetensi Guru

Posted by Agepe | | Category: , , | 0 comments

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR 16 TAHUN 2007 TANGGAL 4 MEI 2007
STANDAR KUALIFIKASI AKADEMIK DAN KOMPETENSI GURU


A. KUALIFIKASI AKADEMIK GURU

1. Kualifikasi Akademik Guru Melalui Pendidikan Formal

Kualifikasi akademik guru pada satuan pendidikan jalur formal mencakup kualifikasi akademik guru pendidikan Anak Usia Dini/ Taman Kanak-kanak/Raudatul Atfal (PAUD/TK/RA), guru sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah (SD/MI), guru sekolah menengah pertama/madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), guru sekolah menengah atas/madrasah aliyah (SMA/MA), guru sekolah dasar luar biasa/sekolah menengah luar biasa/sekolah menengah atas luar biasa (SDLB/SMPLB/SMALB), dan guru sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah kejuruan (SMK/MAK*), sebagai berikut.

  • Kualifikasi Akademik Guru PAUD/TK/RA
Guru pada PAUD/TK/RA harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan anak usia dini atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi.
  • b. Kualifikasi Akademik Guru SD/MI
Guru pada SD/MI, atau bentuk lain yang sederajat, harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi.
  • c. Kualifikasi Akademik Guru SMP/MTs
Guru pada SMP/MTs, atau bentuk lain yang sederajat, harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi.
  • d. Kualifikasi Akademik Guru SMA/MA
Guru pada SMA/MA, atau bentuk lain yang sederajat, harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi.

Download / Membaca lebih lanjut
Lampiran standar ini, silakan KLIK DI SINI

Standar Sarana Prasarana (Permendiknas No.24 Th.2007)

Posted by Agepe | | Category: , , | 0 comments

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR 24 TAHUN 2007 TANGGAL 28 JUNI 2007
STANDAR SARANA DAN PRASARANA
UNTUK SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH (SD/MI),
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH
(SMP/MTs), DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS/MADRASAH ALIYAH
(SMA/MA)


I. STANDAR SARANA DAN PRASARANA SEKOLAH DASAR/ MADRASAH
IBTIDAIYAH (SD/MI)

A. SATUAN PENDIDIKAN
  1. Satu SD/MI memiliki minimum 6 rombongan belajar dan maksimum 24 rombongan belajar.
  2. Satu SD/MI dengan enam rombongan belajar melayani maksimum 2000 jiwa. Untuk pelayanan penduduk lebih dari 2000 jiwa dilakukan penambahan rombongan belajar di sekolah yang telah ada, dan bila rombongan belajar lebih dari 24 dilakukan pembangunan SD/MI baru.
  3. Satu desa/kelurahan dilayani oleh minimum satu SD/MI. 
  4. Satu kelompok permukiman permanen dan terpencil dengan banyak penduduk lebih dari 1000 jiwa dilayani oleh satu SD/MI dalam jarak tempuh bagi peserta didik yang berjalan kaki maksimum 3 km melalui lintasan yang tidak membahayakan.

B. LAHAN

  1. Lahan untuk satuan pendidikan SD/MI memenuhi ketentuan rasio minimum luas lahan terhadap peserta didik seperti tercantum pada Tabel 2.1......


Baca lebih lanjut untuk Sekolah Menengah/Download Standar ini
Silakan KLIK DI SINI
Lampiran standar ini KLIK di sini